Wapres: Diperlukan Konvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Presiden Jokowi Lantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional
Oktober 13, 2021
Ulang Tahun RPSN, Wakil Wali Kota Bekasi: Budaya Harus Dilestarikan
Oktober 13, 2021
AMBON, jurnal-idn.com – Anggaran Pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp. 500 triliun.
 
Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai APBD provinsi dan kabupaten. Dengan jumlah anggaran yang relatif besar, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran. 
 
Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin pada rapat koordinasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail yang didampingi Bupati Maluku Tengah, Bupati Maluku Barat Daya, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Barat dan Bupati Seram Bagian Timur hari ini di Kantor Gubernur Maluku 13 Oktober 2021. 
 
Kunjungan merupakan rangkaian kerja Wapres di 7 provinsi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 
Wapres mengatakan tantangan terbesar kita adalah memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima wilayah kabupaten prioritas 2021.
 
 

 

Oleh karena itu Wapres mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera. Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Sebagaimana arahan Presiden menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada 2024, maka mulai 2021 ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di 7 provinsi yang khusus untuk Provinsi Maluku ditetapkan lima kabupaten prioritas yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Seram Bagian Timur.

Pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku serta seluruh 35 Kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021 didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.

Selain itu, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar U$D1,9 purchasing power parity (PPP) per kapita per hari, lebih rendah dibandingkan ukuran tingkat kemiskinan secara umum yang digunakan BPS yaitu sebesar U$D2,5 US PPP per kapita per hari.

Berdasarkan ukuran tersebut total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa; Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 13,65% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa; Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa; Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa; serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa.

 

 

Wapres memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku dan para Bupati atas upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program “Rumah Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya.

Secara khusus Wapres mengatakan bahwa dalam tahun 2021 yang tinggal kurang 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas Maluku dengan menggunakan data yang tersedia. Untuk program khusus di sisa waktu tahun 2021 ini, pemerntah akan menggunakan program yang telah ada, yaitu Program Sembako dan BLT-Desa, untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini.

Tinjau Showcase Program Kemiskinan Ektrem

Setelah rapat kerja di Kantor Gubernur Maluku, Wapres juga berkesempatan meninjau showcase beberapa program pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di 5 kabupaten prioritas di Provinsi Maluku. Salah satu program yang ditinjau adalah penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan untuk wilayah off-grid (tanpa listrik PLN) dan wilayah on-grid (yang telah tersedia listrik PLN). Penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem tersebut merupakan program penting mengingat salah satu penyebab utama kemiskinan dan ketimpangan adalah tidak tersedianya akses terhadap infrastruktur dasar yakni listrik, air bersih dan sanitasi.

Untuk wilayah off-grid di Kabupaten Maluku Tengah program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem diinisiasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui mekanisme kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Inti program kemitraan ini menyediakan listrik tenaga surya (LTS) bagi rumah tangga miskin ekstrem dan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil pengamatan dampak sosial ekonomi yang timbul dari program ini bagi masyarakat antara lain proses pembuatan rumpon ikan bisa dilanjutkan malam hari dan lebih cepat, biaya pembelian minyak tanah berkurang, proses memasak lebih cepat dan lebih aman dan waktu belajar anak-anak lebih lama.

MAISURA YASMINE – MULIA GINTING

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *