Sistem Politik Kedaulatan Elite

Gaganjeet Bhullar Juara Mandiri Indonesia Open 2022
Agustus 7, 2022
Menparekraf: Jatim Penyumbang Desa Wisata Terbanyak di ADWI 2022
Agustus 8, 2022
JAKARTA, jurnal-idn.com – Bagaimana praktek sistem politik kenegaraan bekerja sangat-sangat menentukan kualitas hidup warga negara tersebut.
 
Termasuk bagi rakyat yang awam urusan politik. Se-apatis apapun, mereka tetap akan terkena dampaknya. Beginilah diskripsi singkat bagaimana praktek rill politik pragmatik kenegaraan di Indonesia. Diskripsi dari praktek riil politik di lapangan. 
 
Partai politik didirikan oleh beberapa kalangan elit. Mereka itu adalah: keturunan-keturunan raja dan yang mengaku masih berbau bangsawan, agamawan hebat dan keturunan-keturunannya. Anak-anak pendiri republik dan pahlawan, para konglomerat dan anak anaknya,  sarjana dan sebagian mahasiswa yang pandai pandai. Para aktivis hukum, politik, sosial yang menonjol, artis dan selebritis viral dan juga pemimpin-pemimpin militer dan polisi purna karya yang bersemangat. 
 
Partai-partai dideklarasikan dan membentuk sekretariat serta kepengurusan dari tingkat pusat hingga cabang, anak cabang dan ranting-ranting sampai di pelosok-pelosok. Untuk ini partai politik butuh biaya besar. 
 
Prakarsa pendirian partai itu bisa saja berasal dari kelompok elit yang telah saya sebut di atas. Untuk membiayainya juga mudah saja, asal mampu mengakomodir kepentingan elit konglomerat kaya dan jaring-jaring konglomerat kapitalis kelas global, semua kelaar. 
 
Kalaupun inisiatifnya datang dari seorang intelektuil miskin, kalau dirasa rasional dan mampu mengakomodir kepentingan para elit konglomerat kaya dan juga jaring-jejaring kapitalis kelas dunia, semua mudah saja. 
 
Partai-partai itu didirikan tidak harus dengan satu garis ideologi yang jelas dan kuat. Tapi asal ada tokohnya yang populis viral dan ada bohir penyokong biaya partai. 
 
Rakyat banyak kemudian dimobilisasi untuk gabung. Kalaupun banyak yang tidak peduli dan tidak percaya dengan program partai yang didirikan, atau tidak setuju dengan calon-calon anggota parlemen (legislatif) dan calon presiden, gubernur dan bupati/walikota (eksekutif), rakyat tetap akan diminta memilih calon-calon anggota legislatif dan eksekutif yang diverifikasi dan dikurasi oleh pimpinan tertinggi partai. 
 
Pimpinan partai di Indonesia itu menjadi sangat berkuasa. Mereka dalam posisi sangat menentukan siapa yang berhak mendapat tiket untuk menjadi calon anggota legislatif dan atau eksekutif. Tidak ada demokrasi walaupun partai itu isinya mereka yang mengaku sebagai demokrat atau pejuang demokrasi sekalipun. 
 
Nah, kepentingan elit kaya dan elit politik itu dua hal: elit politik ingin dapat kekuasaan dan elit kaya ingin keruk keuntungan besar dari kekuasaan. Saat ini, bahkan lebih dahsyat formasinya, elit-elit kaya itu sendiri juga yang jadi pimpinan partai. Jadi bisa lebih efektif dan efisien.
 
 
Hasilnya hari ini adalah: anggota parlemen dan  eksekutif yang terpilih adalah mereka yang  memble melihat fakta penderitaan rakyat, peraturan dan kebijakan yang untungkan kepentingan elit politik dan elit kaya, kapling-kapling jabatan dan proyek untuk elit dan cecunguk-cecunguk pembelanya dan kerusakan di mana-mana. 
 
Kalau ada kritik, apakah itu datang dari mahasiswa kritis, atau dari para aktivis sejati pasti akan mudah sekali digebuk. Anggaran negara disediakan sangat besar untuk biayai tentara dan polisi. 
 
Akibatnya sudah pasti, rakyat banyak hidup dalam lumpur derita kemiskinan berkelanjutan, anak anak muda menjadi susah dapat pekerjaan,  kualitas kebodohan di mana-mana  semakit akut akurat, layanan publik yang buruk dan uang pajak dikorup di mana-mana. 
 
Kedaulatan Rakyat Jelata
 
Bagaimana untuk mengubah keadaan tersebut? Jawaban  mereka yang pesimistik adalah sulit. Tidak mungkin. Lalu mereka memilih kompromistis dan menumpang dalam gerbong kekuasaan. 
 
Harapan besar untuk ciptakan riil kedaulatan rakyat itu tinggal kepada mereka yang disebut oleh Gramsci: intelektuil organik. Adalah mereka para intelektuil yang masih memiliki kemurnian berfikir jernih dan tidak mudah tergoda rayuan dunia. Scholar tapi cum aktivis, yang tak mudah dipatahkan atau dibengkokkan  pikirannya oleh godaan kebutuhan imannen keseharian dan pikirannya membumbung digerakan oleh hal-hal yang transenden spirutual. 
 
Lalu apa langkah penting yang mesti mereka lakukan; pertama tentu mereka mesti mobilisasi rakyat. Bagaimanapun sulitnya. Sebab tugas pertama reformis itu memang mobilisasi orang. 
 
Isunya bisa bermacam macam: soal ketimpangan, ketidakadilan pajak, soal penindasan rakyat, kerusakan lingkungan, atau apapun itu. Fakta-fakta lapangan harus dapat disajikan dengan valid, juga tentu disajikan secara ilmiah populis dan masif. 
 
Mereka selain melakukan tugas mobilisasi rakyat juga mesti pandai mengorganisir diri dalam  bangun organisasi-organisasi radikal dan revolusioner bersama rakyat. Organisasi-organisasi itu semestinya adalah dalam bentuk koperasi mandiri dan bukan andalkan sokongan donor. 
 
Jika rakyat atau massa termobilisir menjadi kuat dan organisasi rakyat mandiri dalam bentuk koperasi telah berjalan dan berkembang di mana-mana, maka sesungguhnya kedaulatan rakyat itu telah ada. Jadi dengan sendirinya sesungguhnya elit oligarki dan plutokrat atau elit politik dan elit kaya serta  cecunguknya itu menjadi tak lagi punya legitimasi, tak relevan lagi. 
 
Jakarta, 7 Agustus 2022
 
Suroto
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.