Mardani Maming Tersangka, Hipmi Pastikan Organisasi Tetap Berjalan

Penghargaan Dankolakops 172/PWY Kepada Personel Satgas Yonif 126/KC
Juli 29, 2022
Peringati Masa Bakti 28 Tahun Pengabdian, Pasopati ’94 Gelar Bakti Sosial
Juli 29, 2022
JAKARTA, jurnal-idn.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memastikan seluruh program-program kerja organisasi tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang dijalani Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Mardani H. Maming yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Mardani H. Maming ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) saat dia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
 
“Ketum Mardani H. Maming telah menunjuk Plt Ketua Umum BPP Hipmi yaitu saudara Eka Sastra yang merupakan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (OKK), agar beliau dapat berkonsentrasi dengan kasus yang dihadapi,” kata Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Bagas Adhadirgha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
 
Bagas juga menyampaikan bahwa Hipmi sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalani Ketua Umum Mardani H. Maming dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
 
Hipmi juga siap untuk memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan dalam kasus Mardani Maming.
 
Hipmi merupakan organisasi independen non partisan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dan berdiri sejak 1972 serta banyak melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berintegritas.
 
Semangat Menumbuhkan Wiraussaha
 
Organisasi ini juga didirikan dengan dilandasi semangat menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda dan jiwa kepemimpinan yang kokoh.
 
“Kami keluarga besar Hipmi yang tersebar di seluruh Indonesia meyakini bahwa Maming akan taat seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ketua Maming selama ini dikenal sebagai pemimpin yang baik, dermawan, visioner dan bijaksana,” tutup Bagas.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, Mardani H. Maming (MM) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (28/7/2022).
 
Bendahara Umum nonaktif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu sebelumnya masuk dalam status daftar pencarian orang (DPO) karena dua kali tidak menghadiri panggilan tim penyidik pada Kamis (14/7/2022) dan Kamis (21/7). Dia kemudian menyerahkan diri ke Gedung KPK Jakarta, Kamis, sekitar pukul 14.00 WIB.
 
ET – ANT
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *