Dubes Inggris: AUKUS Tidak Beri Australia Senjata Nuklir

Butuh Konsolidasi Agar Produk UMKM Masuk Skala Ekonomi
September 23, 2021
Mulia Pratama Buka Program MM, Wahyu: Transformasi Business School
September 23, 2021
JAKARTA, jurnal-idn.com – Polemik kerjasama pertahanan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS) terus bergulir. Kerjasama trilateral ini disebutkan tidak otomatis memberi peluang Australia memiliki senjata nuklir.
 
“Propeler kapal selam itu nantinya menggunakan kekuatan nuklir, bukan kapal selam akan membawa senjata nuklir,” tegas Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins dalam kuliah tamu ‘Meet the Ambassador Series” yang digelar secara virtual, Rabu (22/9/2021) petang. Kegiatan ini merupakan kerjasama Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE).
 
Kuliah tamu ini bertajuk ‘Global Britain, Indo-Pacific and the future of UK-Indonesia Strategic Relationship’. Dalam kegiatan ini, Kepala CIDE yang juga merupakan dosen PGSD, Dr. Anton Aliabbas bertindak sebagai moderator. Kegiatan ini turut dihadiri Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Fatchiah Kertamuda, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Tia Rahmania, MPsikolog, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas dan Ketua Prodi S1 Hubungan Internasional, Dr. Tatok Djoko Sudiarto.
 
Selanjutnya, Dubes Jenkins menjelaskan AUKUS bukanlah kerjasama pertahanan yang baru. Menurutnya, Inggris dan Australia telah menjalin kolaborasi sejak 1914. Sedangkan kerjasama Inggris dan Amerika Serikat telah terbangun selama 60 tahun.
 
“AUKUS bukanlah satu perjanjian (treaty) atau pakta (pact) tetapi merupakan pengelolaan keamanan (security arrangement). Ini [AUKUS] telah melalui proses jangka panjang dan kerjasama  panjang,” urai dia.
 
 
Dirinya menambahkan AUKUS merupakan salah satu komitmen negaranya merespon satu dari empat tantangan di masa mendatang, yakni membangun sistem yang berbasis aturan internasional (international rules based system). Tantangan tersebut harus dihadapi melalui kolaborasi dengan pihak lain yang punya pemahaman yang sama.
 
“Kami memiliki komitmen untuk mendorong kerjasama bilateral dan multilateral menghadapi kompleksitas tantangan global. Sebagai produsen kapal selam, kami harus bekerjasama dengan negara lain dan AUKUS tidak akan mengarah pada transfer teknologi senjata nuklir,” kata Dubes Jenkins.
 
Lebih lanjut, dirinya mengidentifikasi tiga tantangan lain yang harus direspon dengan upaya kolaboratif dan multilateral. Tantangan perubahan iklim, menurutnya, memerlukan tindakan konkret. “Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan juga anggota G-20 memiliki peran strategis,” cetus dia.
 
Dubes Jenkins menjelaskan kebutuhan transformasi sektor pendidikan telah menjadi tantangan tersendiri. Sebab, apabila sektor pendidikan tidak berbenah maka tidak akan dapat merespon perkembangan lingkungan yang pesat. Dan Indonesia masuk dalam lima besar negara prioritas Inggris dalam kerjasama pendidikan. “Dengan pendidikan lah kita dapat melakukan transformasi masyakat,” ucap dia.
 
Tantangan terakhir yang dihadapi negara di masa mendatang adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan membangun perekonomian. Menurutnya, kesejahteraan haruslah dapat dirasakan segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, kerjasama ekonomi yang dibangun harus mengarah pada sustainabilitas.
 
 
“Kita menghadapi beragam ancaman termasuk yang lintas batas. Dan saat ini adalah kesempatan kita untuk mencari jalan keluar,” pungkas Dubes Jenkins.
 
Dalam sambutan pembukaan, Prof. Dr. Didik J. Rachbini menegaskan tentang eratnya hubungan kerjasama pendidikan Indonesia-Inggris. Menurutnya, adanya banyak ruang untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. Apalagi, Inggris memiliki peran penting dalam ekonomi dunia dan penanganan pandemi Covid- 19.
 
Sementara itu, saat menutup kegiatan, Direktur PGSD Shiskha Prabawaningtyas menekankan pentingnya prinsip kolaboratif dan kebutuhan untuk bertindak bersama (collective action) menghadapi kompleksitas tantangan dunia. Aksi bersama ini dibutuhkan terutama menghadapi dampak perubahan iklim, dinamika geopolitik global dan perekonomian dunia.
 
“Dan PGSD berkomitmen untuk berupaya menciptakan dialog dengan mengajak para pemangku kepentingan terkait, menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara harapan normatif dalam kebijakan dan tantangan praktik implementasi, serta menciptakan ruang interaksi antara pembuat kebijakan dan publik,” kata Shiskha.
 
UP – FAJRI MARGA UTAMA
 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *